JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberi lampu hijau kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menambah margin usahanya di tahun depan. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyetujui adanya kenaikkan tarif dasar listrik (TDL).
"Kenaikan TDL akan berlanjut hingga tarif PLN mencapai harga keekonomian," ujar Meneg BUMN, Sofyan Djalil sesuai buka puasa di kantor Kementrian Negara BUMN, Selasa (25/08) malam.
Sofyan mengatakan, kenaikan margin usaha itu untuk meningkatkan kemampuan PLN dalam berutang kepada pemerintah. Saat ini, kemampuan PLN untuk berutang kepada pemerintah masih rendah, sehingga harus ada kenaikan margin usaha.
Ia mencontohkan, biaya produksi PLN 100 kemudian dijual ke masyarakat dengan harga 80. Sedangkan pemerintah harus mensubsidi sebesar 20. Artinya PLN tidak mendapatkan keuntungan. Sehingga kemampuan meminjam PLN juga akan berkurang.
Sekretaris Meneg BUMN, Said Didu, mengamini komentar atasannya itu. Menurutnya, margin PLN harus dinaikkan. Namun tidak berarti margin PLN naik lantas keuntungan PLN bertambah. Margin itu hanya supaya PLN bisa berutang untuk menggantikan utang pemerintah yang diberikan kepada PLN.
Sofyan menambahkan, apabila harga dinaikkan maka subsidi terhadap PLN bisa dicabut. Karena selama harga belum dinaikkan, pemerintah harus tetap memberikan subsidi kepada PLN. Pemerintah berencana untuk menaikkan tarif listrik secara pelan-pelan. "TDL tidak pernah naik sejak 2004 lalu padahal biaya produksi naik. Akibatnya biaya produksi PLN naik terus," lanjut Sofyan.
Pemerintah menginginkan dalam rencana jangka panjangnya subsidi listrik hanya dinikmati oleh orang miskin. Kalau sekarang, kebanyakan subsidi listrik dinikmati oleh orang kaya. "Belum tau kapan realisasinya. Ini kan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah sejak tahun 2004, tarif itu dibekukan dan tidak ada kenaikan karena pemerintah menyadari harga beli masyarakat," jelas Sofyan.
Dengan harga minyak dunia yang melambung tinggi, menurut Sofyan subsidi harus dikurangi karena akan membuat subsidi membengkak. Sofyan menjelaskan untuk membuat listrik 1 KWH menggunakan diesel membutuhkan biaya produksi Rp 3.100. Padahal PLN hanya menjual sebesar Rp 700. Sehingga setiap 1 KWH, pemerintah mensubsidi sebesar Rp 2.400.
Menurut Sofyan dengan kenaikan margin PLN maka akan ada pembiayaan dari pasar untuk pembangunan. PLN bisa mendapatkan pinjaman dari pasar termasuk obligasi. "Sehingga PLN bisa membangun kebutuhan listrik dalam negeri dengan pembiayaan dari pasar," tegas Sofyan.
Sementara itu wakil direktur PLN, Rudiantara menyatakan hingga semester pertama tahun ini konsumsi listrik naik 1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kebanyakan terjadi di segmen rumah tangga, jasa, dan bisnis.
Pertumbuhan 1 persen itu tidak mendongkrak kinerja keuangan PLN secara signifikan. "Apalagi tidak ada kebijakan harga yang drastis karena tidak ada kenaikan harga," ujar Rudiantara. (Fitri Nur Arifenie/Kontan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar